Sesuai dengan nama perusahaan kami, IndoWebMaker membuat website untuk perusahaan - perusahaan yang ingin menginformasikan produk & jasa mereka melalui media di internet sehingga dikunjungi oleh pengunjung yang membutuhkan informasi. indowebmaker.com - profesional web desain dan development indonesia yang murah dan berkualitas serta layanan yang prima

Pertanahan dalam dimensi ruang vertikal. Dinamika pertanahan atas tuntutan pembangunan diera modern. STRATA TITLE : Hak Kepemilikan Atas Vertical Property. Sejak Tahun 1985, Indonesia telah menapaki era baru didunia properti, era Strata Title, dengan di undangkannya Undang - Undang No. 16 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 4 / 1988…

Pertanahan Dalam Tata Ruang. KONSOLIDASI TANAH : Membangun Tanpa Menggusur. Salah satu masalah klasik pertanahan yang dihadapi Pemerintah pada Kawasan Perkotaan adalah lingkungan permukiman kumuh ( slum area ) yang berpotensi menimbulkan krisis sosial seperti : kesehatan lingkungan, tindak kriminal, asusila serta keindahan kota

Jenis Hak Atas Tanah. Pemberian hak atas tanah oleh Negara, selanjutnya diwujudkan kedalam berbagai aneka jenis hak - hak atas tanah ( Pasal 16 ayat 1 UUPA ) yang disesuaikan dengan sifat penggunaan dan peruntukkan tanahnya, antara lain seperti

Hubungan hukum yang timbul antara pemilik dengan tanahnya bersifat kuat, penuh dan dapat diwariskan. Akan tetapi, hubungan itu tidaklah bersifat mutlak, sebab hubungan dimaksud, ternyata dapat hilang, putus maupun hapus, menurut pasal 27, 34 dan 40 UUPA, Hak - hak atas tanah dapat hapus apabila :

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan adalah Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 5 Tahun 1960

Adapun biaya-biaya pelayanan pertanahan ( PNBP ) pada BPN, termasuk biaya-biaya yang berkaitan dengan permohonan sertifikasi tanah, dalam PP No. 13 / 2010 secara garis besarnya antara lain terdiri dari :

Negara juga bersikap mengingkari hak ulayat masyarakat adat.

Akta Tanah adalah semua Surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang ( Pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh peraturan perundangan ) dalam rangka pencatatan suatu perbuatan hukum atas tanah

Konsolidasi Tanah nampaknya merupakan salah satu pilihan yang cukup ideal, sebab dalam Konsolidasi Tanah : Masyarakat tidak digusur keluar dari lingkungannya, melainkan tetap tinggal dan menikmati hasil pembangunan.

Secara umum Substansi Pertanahan diatur melalui satu Undang-Undang Pokok, yaitu UU No. 5 / 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria ( UUPA ) yang merupakan hukum dasar pertanahan, yang mengatur masalah pokok keagrariaan Indonesia secara garis besar. Sedangkan pelaksanaannya lebih lanjut diatur kembali melalui Undang - Undang, Peraturan Pemerintah dan…